TRENDING:

Siaran Pers Koalisi Tenure – PIDANA TERHADAP BONG...
Leaflet-Desk Resolution Konflik (DRK) Kapuas Hulu Kalim...
Leaflet-Strengthening Capacity The Mediator Capacity of...
Keselamatan Rakyat, Negara dan Solidaritas Sosial
Analisis kerangka hukum nasional, PUTUSAN peradilan dan...
STATUS PENGAKUAN WILAYAH ADAT 2019
Policy Paper Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Te...
Policy Brief Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Te...
Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Dukungan Lapangan Koa...
Ketika Sigi Memilih Jalan Reforma Agraria dan Perhutana...
Konferensi tenurial evaluasi reformasi agraria
Koalisi Keadilan Tenure
  • Home
  • About Us
  • Our Activities
  • Publikasi
    • Bulletin
    • Paper
    • Berita
    • Info Grafis
  • Data

Select Page

Info Utama

Siaran Pers Koalisi Tenure – PIDANA TERHADAP BONGKU ADALAH KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM YANG NYATA

[Jakarta, 27 Mei 2020] Keputusan Pengadilan Negeri (PN) Bengkalis pada 18 Mei 2020 lalu yang menjatuhkan vonis 1 tahun penjara dengan denda 200 juta dan subsider 1 bulan kurungan kepada Bongku bin Almarhum Jelondan ini sangat...

  • Leaflet-Desk Resolution Konflik (DRK) Kapuas Hulu Kalimantan Barat

    Leaflet-Desk Resolution Konflik (DRK) Kapuas Hulu Kalimantan Barat

  • Leaflet-Strengthening Capacity The Mediator Capacity of Conflict Resolution Desk in Kapuas Hulu District

    Leaflet-Strengthening Capacity The Mediator Capacity of Conflict Resolution Desk in Kapuas Hulu District

  • Keselamatan Rakyat, Negara dan Solidaritas Sosial

    Keselamatan Rakyat, Negara dan Solidaritas Sosial

  • Analisis kerangka hukum nasional, PUTUSAN peradilan dan kelembagaan yang mengatur tentang areaL Kelola konservasi Masyarakat adat dan lokal di indonesia-2019

    Analisis kerangka hukum nasional, PUTUSAN peradilan dan kelembagaan yang mengatur tentang areaL Kelola konservasi Masyarakat adat dan lokal di indonesia-2019

  • STATUS PENGAKUAN WILAYAH ADAT 2019

    STATUS PENGAKUAN WILAYAH ADAT 2019

  • Policy Paper Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial

    Policy Paper Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial

  • Policy Brief Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial

    Policy Brief Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Tenurial

  • Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Dukungan Lapangan Koalisi Tenur 2022

    Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Dukungan Lapangan Koalisi Tenur 2022

  • Pembelajaran Dukungan Lapangan Koalisi Tenure 2021

    Pembelajaran Dukungan Lapangan Koalisi Tenure 2021

  • Kuasa dan Politik: Dialog tentang Hak Asasi Manusia dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Asia

    Kuasa dan Politik: Dialog tentang Hak Asasi Manusia dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Asia

  • Serial Diskusi: Kisah Baik Masyarakat dalam Perjuangan Keadilan Tenurial

    Serial Diskusi: Kisah Baik Masyarakat dalam Perjuangan Keadilan Tenurial

  • Rilis Media: Riset Kesejahteraan Lahir-batin (well-being) di Empat Komunitas Nusantara

    Rilis Media: Riset Kesejahteraan Lahir-batin (well-being) di Empat Komunitas Nusantara

Paper

Amicus Curiae: Majelis hakim PTUN Jayapura Wajib Memperhatikan Sikap Masyarakat dan Memenuhi Keadilan yang Disuarakan Masyarakat

Amicus Curiae: Majelis hakim PTUN Jayapura Wajib Memperhatikan Sikap Masyarakat dan Memenuhi Keadilan yang Disuarakan Masyarakat

Pada April 2021, Bupati Sorong dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu...

  • Garis Pertahanan Terakhir: Industri Menyebabkan Krisis Iklim dan Serangan terhadap Pejuang Lingkungan

    Garis Pertahanan Terakhir: Industri Menyebabkan Krisis Iklim dan Serangan terhadap Pejuang Lingkungan

  • CATATAN AKHIR TAHUN: TAK SURUT MESKI PANDEMI

    CATATAN AKHIR TAHUN: TAK SURUT MESKI PANDEMI

  • Policy Paper: Inovasi Kebijakan dan Kelembagaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA untuk Keadilan Sosial dan Lingkungan Indonesia

    Policy Paper: Inovasi Kebijakan dan Kelembagaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan SDA untuk Keadilan Sosial dan Lingkungan Indonesia

  • Di Tengah Krisis COVID: Undang-Undang Baru di Asia yang Mendukung Bisnis dengan Mengorbankan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas Wilayah dan Tanahnya

    Di Tengah Krisis COVID: Undang-Undang Baru di Asia yang Mendukung Bisnis dengan Mengorbankan Hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal atas Wilayah dan Tanahnya

Bulletin

Leaflet-Desk Resolution Konflik (DRK) Kapuas Hulu Kalimantan Barat

Leaflet-Desk Resolution Konflik (DRK) Kapuas Hulu Kalimantan Barat

leaflet DRK Development_Eng

  • Leaflet-Strengthening Capacity The Mediator Capacity of Conflict Resolution Desk in Kapuas Hulu District

    Leaflet-Strengthening Capacity The Mediator Capacity of Conflict Resolution Desk in Kapuas Hulu District

  • Gunawan Wiradi, The Living Legend Gerakan Agraria

    Gunawan Wiradi, The Living Legend Gerakan Agraria

  • Tantangan Penetapan Hutan Adat Setelah Putusan MK 35

    Tantangan Penetapan Hutan Adat Setelah Putusan MK 35

  • Pelaksanaan Reforma Agraria Jauh dari Makna Sebenarnya

    Pelaksanaan Reforma Agraria Jauh dari Makna Sebenarnya

Pengumuman Hasil Seleksi Proposal Dukungan Lapangan Koalisi Tenur 2022

Pembelajaran Dukungan Lapangan Koalisi Tenure 2021

Kuasa dan Politik: Dialog tentang Hak Asasi Manusia dan Konservasi Keanekaragaman Hayati di Asia

Serial Diskusi: Kisah Baik Masyarakat dalam Perjuangan Keadilan Tenurial

Rilis Media: Riset Kesejahteraan Lahir-batin (well-being) di Empat Komunitas Nusantara

Lembar Informasi: Keterlibatan Militer dalam Proyek Food Estate Berpotensi Melanggar HAM

Berita

Siaran Pers Koalisi Tenure – PIDANA TERHADAP BONGKU ADALAH KEKELIRUAN PENERAPAN HUKUM YANG NYATA

Siaran Pers Koalisi Tenure – PIDAN...

Leaflet-Desk Resolution Konflik (DRK) Kapuas Hulu Kalimantan Barat

Leaflet-Desk Resolution Konflik (DRK) Ka...

Leaflet-Strengthening Capacity The Mediator Capacity of Conflict Resolution Desk in Kapuas Hulu District

Leaflet-Strengthening Capacity The Media...

Keselamatan Rakyat, Negara dan Solidaritas Sosial

Keselamatan Rakyat, Negara dan Solidarit...

Analisis kerangka hukum nasional, PUTUSAN peradilan dan kelembagaan yang mengatur tentang areaL Kelola konservasi Masyarakat adat dan lokal di indonesia-2019

Analisis kerangka hukum nasional, PUTUSA...

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress