KATA SAMBUTAN
Pada dua dekade terakhir, beberapa negara di Afrika, Asia dan Amerika Latin telah memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap masyarakat lokal, hak teritorial adat, serta hak‐hak perempuan. Inisiatif ini dimaksudkan untuk memberikan peluang peningkatan kesejahteraan serta mendukung tercapainya pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan reformasi ini belum merata di semua wilayah. Hambatan yang sering dihadapi umumnya terkait dengan bagaimana kebijakan reformasi hak tenurial tersebut diimplementasikan. Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR) memprakarsai proyek GCS-Tenure di Indonesia, Uganda, dan Peru untuk melakukan kegiatan penelitian tentang “Peningkatan Kepastian Hak  Tenurial untuk Masyarakat Sekitar Hutan: Studi Banding Global untuk Merancang dan Melaksanakan Reformasi Tenurial.” Di Indonesia, lokasi penelitian dilakukan diprovinsi Lampung, Maluku, dan Kalimantan Barat. Penelitian ini menjawab bagaimana pelaksanaan reformasi tenurial hutan di negara berkembang dapat meningkatkan secara efektif kepastian hak masyarakat atas sumber daya hutan.

Baca Selengkapnya:

Buku Panduan Praktis Perhutanan Sosial-pages-1-80

Buku Panduan Praktis Perhutanan Sosial-pages-81-95