Jakarta — Keputusan Mahkamah Konstitusi No 35 tahun 2012 memberikan tantangan baru terhadap penetapan hutan adat bagi masyarakat adat di Indonesia. Sebab belum banyak daerah menerbitkan peraturan daerah sebagai bentuk legalitas keberadaan masyarakat adat, sesuai ketentuan dalam keputusan MK tersebut.

Dalam naskah akademik berjudul “Pengukuhan Hutan Adat untuk Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Pendistribusian Manfaat” yang disusun Herry Yogaswara, tertulis sejumlah implikasi atas keluarnya putusan MK tersebut. Naskah akademik ini disusun melalui review pakar dan FGD yang akan menjadi bahan dalam Konferensi Tenurial.

Dalam naskah itu, dijelaskan, pada Agustus 2016 terdapat 69 produk hukum daerah yang terbit mengenai masyarakat adat, termasuk pengakuan keberadaan masyarakat adat, wilayah adat, hutan adat, lembaga dan peradilan adat serta desa adat. Seluruh produk hukum daerah itu mengatur luas wilayah adat seluas 213,541 ha.

Akan tetapi, hingga Agustus 2017, baru 10,702 ha atau 5 persen dari luas wilayah adat 213,541 ha tersebut  yang ditetapkan melalui 27 Perda Pengakuan dan 9 Perda Penetapan. “Padahal untuk pengakuan hutan adat dibutuhkan produk hukum daerah berupa Perda,” tulis dalam naskah akademik.

Lambatnya pengakuan terhadap hutan adat tersebut, karena pembuatan suatu perda bagi masyarakat adat seringkali mendapat berbagai tantangan. Antara lain kontelestasi politik lokal khususnya pandangan parpol terkait identitas masyarakat adat, kurang pahamnya eksekutif dan legislatif tentang siapa masyarakat adat.

Tantangan lain adanya penolakan konsep masyarakat hukum adat karena UU keistimewaan/khusus seperti di Aceh, kurangnya representasi masyarakat adat dalam legislatif serta lemahnya tekanan masyarakat sipil di daerah tertentu.

Contoh dinamika politik lokal pembuatan perda masyarakat adat terjadi di Provinsi Jawa Barat pada 2015. Di Kabupaten Lebak, menerbitkan Perda Pengakuan Masyarakat Adat Kasepuhan/Kaolotan yang prosesnya memakan waktu 15 tahun.

Pada awal pendampingan Perda tahun 2000, resistensi parpol melalui anggota DPRD terhadap keberadaan masyarakat adat masih sangat kuat. Identitas masyarakat adat dengan cara hidup lokal termasuk praktek agama lokal menjadi sumber resistensi partai berbasis Islam, sehingga Perda kurang didukung. Tetapi setalah anggota DPRD dikuasai oleh bagian dari komunitas adat dan juga dukungan bupati yang kuat maka Perda Lebak didapatkan pada tahun 2015.

Sedangkan Raperda Tiga Kasepuhan di Kabupaten Sukabumi gagal menjadi perda. Padahal karakter masyarakat adat dan ornop pendampingnya sama. Penyebab gagalnya perda di Sukabumi, karena wilayah adat kasepuhan Sukabumi juga mencakup wilayah adat di Lebak. Sehingga menurut Kementerian Dalam negeri wilayah yang ada di dua provinsi (Jawa Barat dan Banten) tidak boleh diatur oleh Perda Kabupaten, melainkan menjadi urusan pemerintah pusat. Selain itu, ornop yang mendukung kegiatan Perda tidak melanjutkan kegiatannya.

 Konsep hutan adat tertera dalam pasal 1 angka 6 UU Kehutanan No 41/1999 yang berbunyi…”hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat”. Tetapi berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 35 tahun 2012 yang berlaku efektif sejak 16 Mei 2013, hutan adat bukan lagi bagian dari hutan negara, melainkan hutan hak yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.

Poin penting dalam keputusan MK tercantum dalam pasal 67 ayat 2 yang berbunyi…”Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah”. Sedangkan masyarakat adat yang pengakuannya melalui produk hukum daerah lainnya, seperti peraturan gubernur, peraturan bupati, SK bupati dan sebagainya berada diluar persyaraatan yang ditetapkan.

Dengan dinamika baru yang muncul pasca keputusan MK 35, memunculkan sebuah pertanyaan yang mendasar, yaitu apakah keberadaan masyarakat adat itu (harus) diakui melalui sebuah proses politik suatu peraturan daerah; atau ada opsi-opsi lain yang sebetulnya dapat ditempuh terhadap proses pengakuan masyarakat adat itu.

Muncul sejumlah opsi untuk mencari terobosan hukum atas kendala tersebut. Terobosan hukum di antaranya pertama, konsistensi mengacu kepada UU 41/1999 yang menyatakan bahwa penentuan status hutan mengacu kepada status tanah yang diatur oleh UU 5/1960 (UUPA), yaitu hutan-hutan yang berada di atas tanah adat telah diakui sebagai hutan adat karena tanah adat diakui oleh UUPA.

Kedua, upaya judicial review lanjutan terhadap UU 41/1999 dapat dipertimbangkan. Ketiga, tanpa menunggu perubahan atau penggantian UU 41/1999 permohonan penetapan hutan adat sebagaimana telah membuahkan hasil tetap harus dilaksanakan melalui mekanisme eksisting.

Keempat, jika permohonan ditolak masih terbuka upaya gugatan ke PTUN. Kelima, jika penetapannya cenderung lambat, perlindungan hukum masyarakat, maka ketentuan fiktif positif dari UU 30/2014 tentang administrasi pemerintah dapat dijadikan sebagai wadah lain untuk pelrindungan hutan adat dan terakhir, gugatan perdata.

Solusi percepatan penetapan hutan adat dan opsi-opsi terobosan hukum tersebut akan didiskusikan lebih mendalam pada diskusi panel Konferensi Tenurial pada 25-27 Oktober 2017 di Jakarta. (Tim Media/05).