Bogor — Dua pakar agraria, Gunawan Wiradi dan Endriatmo Soetarto, menyerukan agar pemerintah serius melaksanakan reforma agraria secara murni dan berkeadilan.

Hal itu mereka sampaikan dalam talkshow bertemakan “Mewujudkan Keadilan Reforma Agraria: Dari Wacana Menuju Aksi “ di Sajogyo Institute, Bogor, 18 Oktober 2017. Talkshow yang dihadiri puluhan peserta ini menjadi bagian kegiatan Tour Situs Pengetahuan, rangkaian dari pra-Konferensi Tenurial.

Gunawan Wiradi, menjelaskan, Reforma Agraria belum menjadi ruh kebijakan pembangunan di Indonesia meski UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) telah berusia 57 tahun. UUPA tersebut dianggap menjadi pedoman tonggak pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia.

Selama kurang lebih 10 tahun lamanya oleh Orde Baru, kata Gunawan, UUPA-1960 dicitrakan berbau komunis. Barulah pada tahun 1978, secara resmi dinyatakan oleh MPR bahwa UUPA-1960 adalah produk nasional, bukan produk komunis.

“Tetapi citra komunis sudah terlanjur mendalam di benak masyarakat. Sisa-sisa pandangan seperti itu masih ada sampai sekarang,” kata doktor Honoris Causa dari Institut Pertanian Bogor ini.

Sejak Presiden Habibie sampai Presiden Jokowi telah mengagendakan program Reforma Agraria. Namun  meski istilahnya “Reforma Agraria”, tegas Gunawan, ternyata isinya jauh dari makna yang sebenarnya. Konflik agraria pun terus terjadi hingga saat ini.

“Seringkali konflik itu dibungkus dengan wajah konflik ras, konflik agama, konflik adat, dan lain-lain tapi hakekatnya semua itu adalah konflik agraria,” kata penulis ratusan karya mengenai agraria.

Gunawan mengingatkan ada empat hal yang menjadi ciri pokok Reforma Agraria yang murni. Yakni pertama, menghilangkan atau sedikitnya mengurangi ketimpangan struktur atau susunan kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan untuk kepentingan petani kecil dan buruh tani yang tak bertanah.

Kedua, program Reforma Agraria bukanlah pekerjaan rutin. Implikasinya, kata dia, lembaga pelaksananya pun seharusnya bukan lembaga rutin, melainkan bersifat ad.hoc. Ketiga, tahapan awal pelaksanaan seharusnya bukan sertifikasi tanah. Sebab sertifikasi seharusnya justru merupakan tahapan akhir. ” Tahapan awalnya adalah registrasi untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ketimpangan,” kata akademisi dan aktivis agraria berusia 85 tahun ini.

Terakhir, tanah objek landreform yang utama adalah apa yang disebut Surplus Land, yaitu luasan tanah yang dipotong dari tanah yang luasnya melampaui batas maksimum.

Kepemilikan tanah di Indonesia memang masih sangat timpang. Endriatmo Soetarto mengutip data dari Kompas edisi 27 Juni 2017, bahwa sebanyak 23.7 juta petani hanya memiliki rata-rata 0.9 hektar tanah. Sebaliknya sekitar 2000-an perusahaan perkebunan menguasai 16 juta hektar tanah, dan 304 perusahaan menguasai 26 juta hektar tanah hutan konsesi. Ironisnya lebih 15.5 juta petani tidak memiliki tanah sama sekali atau bekerja sebagai buruh tani.

Menurut Endriatmo, Reforma Agraria harus menjadi instrumen injeksi tanah untuk menekan ketimpangan penguasaan tanah dan sumber-sumber agraria lainnya. Dalam hal itu, kata dia, pemerintah bisa membuat kebijakan dalam bentuk mengalihkan sebagian konsesi-konsesi HGU kepada koperasi rakyat, mengambil alih secara tegas tanah-tanah absentee untuk kepentingan usaha-usaha rakyat.

Selain itu, pemerintah harus memastikan kewajiban korporasi untuk menyerahkan sebagian tanah-tanah hak guna usaha (HGU) yang dikelolanya kepada usaha-usaha rakyat, termasuk kewajiban untuk memberi dukungan fasilitasi teknologi dan infrastrukturnya.

“Semua langkah itu dilakukan dengan menggencarkan percepatan penyerahan hutan-hutan adat kepada pemangku kepentingannya yang sah, dan memastikan pengambil alihan tanah-tanah terlantar,” kata guru besar Fakultas Ekologi Manusia IPB ini.

Hal penting lain dalam pelaksanaan Reforma Agraria, kata Endriatmo, pemerintah harus memberi proteksi terhadap komunitas-komunitas petani yang telah mendedikasikan dirinya sebagai produsen pangan dan pengusung peradaban petani sejati. (Tim Media/06)