KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kantor staf presiden, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan koalisi masyarakat sipil untuk keadilan tenurial menggelar Konferensi Tenurial yang akan dilaksanakan pada 25-27 Oktober 2017. Acara ini akan mengevaluasi peta jalan reformasi tenurial (lahan) yang telah ada sejak tahun 2011.

“Konferensi ingin memastikan hak untuk reformasi penguasaan tanah dan pengelolaan hutan yang diyakini merupakan jalan utama untuk menutupi kesenjangan,” ujar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Usep Setiawan dalam konferensi pers, Selasa (24/10).

Konferensi tenurial juga akan melakukan percepatan dan pelurusan terkait pelaksanaan reformasi tenurial. Usep bilang saat ini ketimpangan pemilikan lahan, konflik agraria, dan kerusakan lingkungan terus berjalan.

Konferensi juga dinilai sebagai kesempatan untuk menyinergikan kerja masyarakat sipil dengan pemerintah dalam rangka percepatan reforma agraria. Dewi Kartika, perwakilan dari Koalisi Masyarakat Sipil bilang, konferensi ini akan mengoreksi kebijakan dan implementasi reforma agraria agar selaras dengan prinsip dan tujuan reforma agraria itu sendiri.

“Saat ini ada ketimpangan antara aturan dengan pelaksanaan reforma agraria,” terang Dewi pada acara yang sama. Konferensi tenurial 2017 akan dihadiri sekitar 500 orang peserta dan 90 orang narasumber. Pada konferensi tersebut akan dibahas mengenai 11 tema kunci.

Tema kunci yang akan dibahas dalam konferensi tersebut adalah percepatan pencapaian target perhutanan sosial, reforma agraria untuk mengatasi ketimpangan struktur agraria dan kesenjangan ekonomi, pengakuan hutan adat, pengakuan hak tenurial, hak masyarakat dalam areal konservasi, perlindungan masyarakat adat dan komunitas lokal. Kemudian tetangn konflik tenurial dan pilihan penyelesaian konflik, ragam tenurial untuk memulihkan gambut, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, peran swasta dalam menghormati hak tenurial dan ham, serta ragam persoalan tenurial di kawasan hutan.

https://nasional.kontan.co.id/news/konferensi-tenurial-evaluasi-reformasi-agraria