Jakarta — Belum banyak pemerintah daerah yang memilih jalan reforma agraria dan perhutanan sosial sebagai cara untuk menyejahterakan rakyatnya. Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah adalah salah satu dari sedikit daerah itu.

Awal Oktober lalu, Pemerintah Kabupaten Sigi mengusulkan obyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) sebanyak 64 desa kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Peta TORA itu seluas 137.274 hektare yang terdiri dari TORA dalam kawasan hutan seluas 78.320 ha, skema perhutanan sosial seluas 51.741 ha dan di area
konsesi Hak Guna Usaha seluas 7.211. Obyek TORA itu hasil pemetaan partisipatif mandiri dengan melibatkan masyarakat.

Kabupaten Sigi terdiri dari 15 kecamatan dan 176 desa. Dari jumlah itu, ada 114 desa berbatasan dengan kawasan hutan. Sehingga 226.876 jiwa penduduknya sangat bergantung dengan keberadaan hutan. Namun, ketimpangan dalam kepemilikan lahan serta penguasaan hutan mengancam keberadaan masyarakat Sigi. Konflik pun kerap
terjadi.

Bupati Sigi, Irwan Lapata, berbagi mengenai tantangan dan hambatan dalam melaksanakan RAPS di Konferensi Tenurial di Hotel Luwansa, Jumat 27 Oktober 2017. Berikut ini hasil wawancara penyelenggara Konferensi Tenurial dengan Irwan Lapata:

Tanya (T) : Mengapa Sigi memilih melakukan Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial di saat banyak pemerintah daerah lain belum banyak yang melakukannya?

Jawab (J) : Ini berangkat dari persoalan sosial yang terjadi di Sigi. 74 persen desa di Sigi itu berbatasan dengan hutan. Masyarakat di sekitarnya sudah lama memanfaatkan hutan sebagai kebun. Lalu ada klaim dari negara menjadikan hutan-hutan itu milik negara, tapi masyarakat tidak pernah tahu informasi ini. Jadi ketika ada petugas datang, melarang warga menanam, maka jadilah konflik.

T : Seberapa besar konflik yang terjadi di masyarakat?
J : Potensi konflik besar karena ada 226.876 jiwa penduduk yang tinggal di sekitar hutan. Sumber konfliknya sepeti yang saya jelaskan, ketika masyarakat yang sudah lama mengelola hutan, lalu tiba-tiba hutan berubaha menjadi kawasan konservasi yang melarang warga menanam. Sebelumnya, tidak ada pelibatan masyarakat dalam penetapan tapal batas kawasan hutan. Sehingga warga tidak tahu mana batas kawasan konservasi, dan mana yang tidak. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, konfliknya akan terus membesar.

T: Bagaimana inovasi-inovasi dalam melaksanakan RAPS?
J: Pertama, kami tuangkan RAPS itu ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan telah kami tetapkan dengan peraturan daerah. Dengan RPJMD ini kami menetapkan diri sebagai Sigi Hijau. Setelah itu, kami membuat deseminasi nasional dengan mengundang mulai kepala desa, camat, tokoh adat, KLHK, staf presiden, BPN, dan universitas. Hasil dari deseminasi ini kami buat Gugus Tugas Reforma Agraria dengan saya sebagai penanggungjawab dan beranggotakan lintas pihak. Barulah masyarakat yang melaksanakan pemetaan partisipatif, menetapkan tapal batas, dan area hutan mana saja yang harus dilepas.

T: Berapa dukungan anggaran untuk program RAPS ini?
J: Di tahun 2016 kami alokasikan sekitar Rp 700 juta, dan tahun ini Rp 1,2 miliar. Ini anggarannya kecil, lebih banyak untuk membuat pendidikan-pendidikan. Tapi meski kecil, ternyata semua bisa berjalan.

T: Berapa target dari RAPS ini?
J: Kami menargetkan 125 desa, tapi tahap pertama yang kami usulkan awal Oktober lalu 64 desa. Desa berikutnya kami usulkan di tahap kedua.

T: Apa saja hambatan untuk melaksanakan RAPS?
J: Hambatan terutamanya terkait memahamkan konsep ke tingkat bawah seperti camat dan desa. Karena banyak yang pemahamannya sekedar pokoknya hutannya lepas.

T: Apa yang diharapkan dari Konferensi Tenurial tiga hari ini?
J: Melalui Konferensi Tenurial ini saya berharap pemerintah bisa mewajibkan pemerintah daerah memasukkan agenda RAPS dalam RPJMD. Selain itu saya meminta agar ada kebijakan untuk melindungi masyarakat adat dan lokal, jangan ada kriminalisasi terhadap warga sekitar hutan.