Koalisi untuk Keadilan Tenure adalah sebuah koalisi yang beranggota organisasi yang sangat beragam, namun mempunyai kepentingan bersama untuk memperjuangkan hak masyarakat adat dan komunitas lokal atas tanah, hutan dan sumber daya alamnya.
Anggota Koalisi ini bergerak untuk mendorong agenda pengakuan Wilayah/Hutan Adat, memperluas ruang kelola masyarakat, dan mempercepat pelaksanaan Reforma Agraria yang sejati. Dalam segala upaya ini, ada tantangan yang dihadapi untuk memperjuangkan lokasi tanah dan hutan yang diprioritaskan oleh masyarakat untuk diproses oleh pihak yang berwenang. Konflik agraria dan kriminalisasi menjadi juga tantangan yang besar yang dihadapi dimana-mana. Di samping itu, mendorong ekonomi lokal dan memperkuat unsur gender dalam segala upaya (dalam pemetaan, pengakuan hak tenure, pengembangan ekonomi, penyelesaian konflik) juga mendapat perhatian khusus.

Prinsip :
1. Koalisi ini mendukung dan mengakomodasi kepentingan anggota dalam rangka mendorong dan memperjuangkan hak tenure masyarakat adat/lokal 
2. Koalisi ini tidak mencari visibilitas dan tidak merebut ruang sendiri.
3. Sekretariat koalisi tidak mengatasnamakan/merepresentasikan organisasi anggotanya.

Misi dari Koalisi :

Diakui bahwa agenda masing-masing, pengalaman, pengetahuan dan tingkat kapasitas para anggota sangat beragam, Koalisi ini menyediakan suatu ruang bagi jarigannya untuk membagi informasi, menukar pengalaman, membahas isu strategis dan menfasiltasi aksi bersama jika dianggap perlu. Semuanya difasilitasi oleh sebuah Sekretariat :
1. Koalisi mempertemukan anggotanya setiap 2-3 bulan sekali
2. Koalisi menyediakan peluang untuk membagi informasi melalui Web-site dan Buletin
3. Koalisi menawarkan beberapa pelatihan
4. Bagi anggota yang membutuhkannya, Koalisi juga dapat digerakkan untuk mobilisasi dana

Disamping itu, Koalisi juga menawarkan untuk mengkonsolidasikan data-data atau pengalaman yang tersebar dalam beberapa organisasi.

Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan dilakukan secara konsensus di antara anggota Koalisi yang difasilitasi oleh Sekretariat. Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat-rapat Koalisi maupun dalam situasi lain atas pengetahuan seluruh anggota Koalisi.

 

The Coalition for Tenure Justice is a coalition whose members are diverse organizations sharing a common interest in advancing the recognition of the rights of Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) and local communities over their land, forest, and natural resources.

The Coalition members support tenure agenda to recognize Adat/customary territory and Customary Forest, to expand areas under community management, and to accelerate the implementation of a genuine Agrarian Reform. In all these efforts, there are challenges in getting lands and forests claimed by Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) and local communities to be prioritized and processed by the government. Agrarian conflicts and criminalization are also major challenges affecting communities throughout the archipelago.

In its work, the Coalition emphasizes gender equality and inter-generational aspects of the struggle to ensure vulnerable groups’ rights (in participatory mapping, recognition of tenure rights, economic development, conflict resolution). And once tenure rights are recognized, the Coalition also promotes community-led economic development models.

Principles:

  1. The Coalition supports its members’ work in advancing tenure rights recognition for Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) and local communities.
  2. This Coalition is not seeking visibility for itself.
  3. The Coalition Secretariat does not act on behalf of, nor does it represent member organizations.

The Coalition’s Missions:

Considering the diversity of the agenda, experiences, knowledge, and capacity levels of its members, the Coalition provides a space to share information, exchange experiences, discuss strategic issues and facilitate joint action if deemed necessary. This is facilitated by the Coalition’s Secretariat and those organizations playing a coordinating role (on a rotating basis):

  1. The Coalition convenes its members every 2-3 months
  2. The Coalition facilitates sharing of information via website and bulletin (members’ profiles, expertise, tools, and success stories/experiences), and helps consolidate data on Agrarian Reform, natural resources management and recognition of adat
  3. The Coalition organizes peer-training, optimizing the expertise of members as resource person
  4. The Coalition can also help mobilize resources for its members.

Decision making :

Decisions are taken by consensus among Coalition members facilitated by the Secretariat. Decisions are made during Coalition meetings or through remote consultation made to the entire Coalition members.

 

 

Tentang Kami

ANGGOTA KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEADILAN TENURIAL

KONTAK

Komunikasi hanya dilakukan lewat Email dengan mengisi form

Kirim Email